Beranda > Uncategorized > Keteladanan Hukum Adat Pada Masyarakat Baduy sebagai Salah Satu Potret Nasionalisme Tiada Henti

Keteladanan Hukum Adat Pada Masyarakat Baduy sebagai Salah Satu Potret Nasionalisme Tiada Henti

MAKALAH

Judul Makalah :

Keteladanan Hukum Adat Pada Masyarakat Baduy sebagai Salah Satu Potret Nasionalisme Tiada Henti

Disusun oleh:

Norma Rizkiananingrum (1006699972)

Salfia Rahmawati (1006700085)

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelanggaran hukum di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi begitu saja tanpa adanya rasa malu dari pelaku, bahkan juga tidak begitu mendapat penanganan cepat dari pihak berkuasa. Menurut beberapa ahli, pelanggaran-pelenggaran hukum yang banyak terjadi dikarenakan lemahnya hukum dan didukung lemahnya penegak hukum yang bersangkutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum dapat menjadi sebuah panduan atau pedoman dalam bermasyarakat juga didampingi oleh penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa antara hukum dan penegak hukum adalah suatu kesatuan yang cukup menetukan suatu ketertiban dalam masyarakat. Keadaan harmonis antara hukum yang telah disepakati dan penegak hukum menjadi bagian penting, agar tidak terjadi ketimpangan. Namun, keadaan di Indonesia justru memperihatinkan. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing menegakkan hukum, justru banyak yang termasuk pelanggar hukum. Akibatnya, masyarakat tidak puas dengan pelayanan penegak hukum dan timbullah ketidakpercayaan terhadap hukum dan penegak hukum. Sehingga terciptalah keadaan ‘carut marut’ hukum seperti sekarang ini.

Lain Indonesia, lain Baduy. Mungkin inilah salah satu kajian kearifan lokal atau local genius yang menjadi potret nasionalme tiada henti dan tercermin dari teraturnya harmoni di dalamnya. Keteraturan tersebut meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban Baduy, mulai dari kehidupan sosial, hubungan dengan alam bahkan hukum yang tetap tegak dengan kokohnya. Hukum Baduy yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar. Keberhasilan suku Baduy dalam menggunakan hukum adatnya cukup memberi potret ideal dalam bermasyarakat. Hal ini membuat kami berlanjut untuk melakukan sebuah pembelajaran mendalam mengenai hukum adat baduy dengan judul makalah“Keteladanan Hukum Adat Pada Masyarakat Baduy sebagai Salah Satu Potret Nasionalisme di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Keadaan timpang antara pelaksanaan hukum adat Baduy dengan hukum Indonesia menimbulkan pertanyaan besar akan terjadinya hal tersebut. Dari latar belakang yang telah terpapar, kami menarik beberapa rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut, meliputi; keadaan sosial-budaya suku Baduy, dan peran hukum adat Baduy dalam menciptakan keteraturan sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sederhana ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai suku Baduy yang meliputi dengan profil lengkap Baduy, terkait dengan asal usul, keadaan sosial-budaya, hingga pada peranan hukum adat Baduy dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengahdirkan sebuah keseimbangan keadaan sosial dan juga alam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian sederhana ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran, dan wawasan mengenai potret nasionalisme. Hal besar yang diharapkan dari penelitian sederhana ini adalah dapat memberikan gambaran yang berlanjut pada keinsyafan untuk menciptakan ketertiban nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Profil Suku Baduy

Suku Baduy adalah salah satu suku di Banten yang sampai saat ini masih memegang teguh budayanya. Suku Baduy terletak di Desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten Selatan  di daerah Pegunungan Kendeng. Banyak cerita konon orang Baduy adalah keturunan orang papajaran yang berasal dari para senapati dan punggawa setia raja yang melarikan diri pada abad ke- XII (Djoewarsa, 1987: 1). Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua bagian yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Orang Baduy dalam bertempat tinggal di Kampung Kajeroan yang terdiri dati tiga kepu’unan yakni Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. Ketiga kepu’unan tersebut berada di Desa Tangtu Tilu (pasti tiga). Sedangkan Baduy luar menempati banyak kampung ada sekitar 60 kampung. Masyarakat Baduy dalam dan luar mempunyai perbedaaan meskipun tidak banyak berbeda, mulai dari pakaian dan aturan-aturan yang dianutnya.

Baduy merupakan sebutan populer orang lain terhadap masyarakat Desa Kanekes Banten. Sebutan Baduy muncul sesudah agama Islam masuk ke daerah Banten utara pada abad ke-16, sekitar tahun 1522-1526 (Garna, 1987: 36). Akan tetapi, orang Baduy dipaparkan oleh Judistira Garna, sebagai berikut:

Kesetiaan orang Baduy kepada agama yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya seperti keadaan sebelum Hindu dan Islam berkembang di Jawa Barat serta letak desanya yang tak mudah dicapai orang seolah-olah memperkuat angggapan bahwa orang Baduy itu bukan orang Sunda”. Blume pernah menulis bahwa masyarakat Baduy berasal dari Kerajaan Sunda Kuno, yakni Pajajaran, yang bersembunyi ketika kerajaan Pajajaran runtuh pada awal abad ke-17, dan sejalan pesatnya kemajuan kerajaan Banten Islam (Garna, 1993b: 144; Permana, 2006: 26). Terlepas dari perdebatan para ahli sejarah tentang sebuatan Baduy, penelusurannya dapat diteruskan dan ditemukan di banyak sumber.

Karena itu, menurut Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, Baduy adalah masyarakat setempat yang dijadikan mandala (kawasan suci) secara resmi oleh raja, sebab masyarakatnya berkewajiban memelihara kabuyutan, tempat pe-muja-an nenek moyang, bukan Hindu atau Budha. Kabuyutan di Desa Kanekes dikenal dengan kabuyutan Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Dari sinilah, masyarakat Baduy sendiri menyebut agamanya adalah Sunda Wiwitan, Sunda Pertama (1986: 4-5; Permana, 2006: 27). Hal itu menjelaskan juga bahwa asal usul Baduy secara tepat bisa ditemukan di dalam diri masyarakat Baduy sendiri yang kukuh melestarikan alam lindung pegunungan Kendeng sebelum ekspedisi Islam datang mengubah kepercayaan mereka (Masykur Wahid, 2010: 4).

2.2 Keadaan Sosial-Budaya Masyarakat Baduy

Baduy merupakan suku penjaga alam di daerah pegunungan Kendeng. Melestarikan dan merawat alam merupakan kegiatan utama yang tumbuh dari local genius mereka. Secara administrasi, suku Baduy dibedakan menjadi dua, yakni suku Baduy dalam dan Baduy Luar. Terdapat cukup banyak perbedaan antara suku Baduy dalam dan Luar, mulai dari hukum, tata ruang, pakaian bahkan religi meskipun perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlalu berbeda nilainya.

Secara fisik, terlihat dari perbedaan warna pakaian, Baduy dalam memakai pakaian serba putih sedangkan untuk Baduy luar memakai pakaian putih-hitam. Aturan yang mengikat kedua suku Baduy tersebut juga berbeda. Baduy dalam lebih mempunyai hukum yang kolot dan lebih sakral, sedangkan Baduy luar lebih longgar. Suku Baduy dalam melarang penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak boleh memakai sabun kimia, tidak boleh merokok, dan beberapa aturan lagi yang mempunyai sifat bijak terhadap alam.

Suku Baduy tidak hanya mempunyai hukum yang mengatur dan bertujuan menjaga keseimbangan dengan alam, namun juga dengan manusia lainnya. Suku Baduy melarang adanya perceraian dalam anggota Baduy, menurut salah seorang narasumber perceraian merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak berkeprimanusiaan dikarenakan akan menyusahkan dan menyakiti pihak perempuan. Maka dari itu, suku Baduy benar-benar melarang adanya perceraian (wawancara, 25 Januari 2011).

Harmonis, hal tersebutlah yang selalu terlihat dari observasi ke daerah suku pedalaman Baduy. Gotong royong dan kerjasama merupakan tombak keharmonisan suku Baduy. Tercermin dari salah satu gotong royong rutinan, setiap satu tahun sekali yakni gotong royong membangun jembatan. Jembatan tradisional Baduy merupakan jembatan yang khas dan menakjupkan orang yang melihatnya. Ukuran jembatan yang panjang dan penguatnya menjulang tinggi, merupakan karya yang tidak biasa. Dari hasil wawancara, jembatan tersebut merupakan hasil kerjasama atau gotong royong pemuda semua kampung dan hanya memerlukan 5 jam saja untuk menyelesaikannya. Banyak sekali jembatan-jembatan tradisional yang terbangun dari gotong royong (wawancara, 24 Januari 2011).

Keserasian dan ketertiban masyarakat Baduy, tercipta atas dasar kesadaran hukum, ta’at dan rasa cinta terhadap kebudayaan yang mereka bangun secara turun temurun.

2.3 Sikap Masyarakat terhadap Hukum Adat yang Berlaku

Masyarakat Baduy sejak dahuluselalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Adat. Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama. Selain itu, didorong oleh keyakinan yang kuat, hampir keseluruhan masyarakat Baduy Luar maupun Baduy Dalam tidak pernah ada yang menentang atau menolak aturan yang diterapkan sang Kepala Adat. Dengan menjalani kehidupan sesuai adat dan aturan yang ditetapkan oleh Kepala Adat di sana, akan tercipta sebuah komunitas dengan tatanan masyarakat yang amat damai dan sejahtera (Rerry Fathurokhman, 2010: 80).

Mengamati kehidupan suku Baduy tampak seperti sebuah kehidupan penuh dengan keselarasan dan ketenangan. Rumah-rumah yang mempunyai model dan gaya arsitektur yang sama, mata pencaharian atau kegiatan yang sama, dan berpakaian sama. Seperti tidak ada yang membedakan mereka, ‘tidak ada kaya miskin’ dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Saling percaya dan menghormati kepunyaan masing-masing. Jika mereka mempunyai uang lebih, uang terssebut mereka belikan beras atau emas. Emas mereka kenakan setiap hari, tanpa ada pandangan banyak emas banyak uang, emas hanya mereka gunakan sebagai hiasan seorang wanita. Sedangkan padi atau beras mereka simpan di leuit (gubuk tempat menyimpan padi) yang terletak di sebelah perkampungan. Tempat yang terpisah dari tempat tinggal mereka tidak membuat mereka ‘was-was’ atau kawatir jika dicuri orang, karena memang di sana tidak ada pencuri. Mereka malu melakukan perbuatan tercela dan takut melanggar hukum adat yang berlaku.

Hukum adat Baduy dipatuhi oleh masyarakat Baduy, secara fisik hal-hal tersebut sangat terlihat dari hasil observasi penulis. Arsitektur dan bentuk rumah yang sama, warna pakaian Baduy dalam dan luar yang berbeda sesuai dengan aturan, dan banyak hal yang dapat dijumpai. Bahkan aturan adat yang menyatakan bahwa suku Baduy dilarang menggunakan alas kaki dan menggunakan kendaraan untuk bepergian kemanapun juga masih dipegang kuat (observasi, 24 Januari 2011).

Dalam GBHN 1993, terdapat bidang hukum yang dibagi menjadi 3 sub bidang, yakni: (a) Materi Hukum; (b) Aparatur Hukum; dan (c) Sarana dan Prasarana Hukum (Satya Arinanto, 2007: 48). Hal ini jelas memaparkan tentang kefektifan sebuah hukum yang dipengaruhi oleh tiga sub bidang terssebut. Perbaikan kualitas materi hukum dan tentunya didukung oleh kualitas para penegak hukum adalah hal yang mutlak diwujudkan demi mewujudkan ketertiban sosial.

Masyarakat patuh dan sadar hukum, merupakan salah satu potret yang dapat menggambarkan tingkat kecintaan masyarakat terhadap negaranya. Keadaan masyarakat Baduy, masyarakat mempunyai kesadaran penuh untuk menaati peraturan adat, namun selain karena rasa cinta terhadap suku Baduy alasan lain karena percaya kepada para pemerintah adat (dalam hal ini Pu’un). Pu’un dianggap orang suci, dan merupakan manusia istimewa yang adil (pilihan). Selain karena anggapan tersebut, Pu’un juga orang yang berintegritas yang artinya tidak hanya sebuah anggapan positif dari masyarakat namun juga kualitas kepu’unan yang baik. Kepu’unan yang baik tersebut memberikan sebuah anggapan daan respon positif dari masyarakat untuk mematuhi baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap peraturan atau hukum adat mereka.

Hukum Baduy tetap berlaku sampai saat ini karena hukum tersebut adalah hukum yang membawa kebaikan, meskipun perubahan dan perkembangan zaman terus berjalan. Dalam konteks masyarakat Baduy, terbukti selama ratusan tahun dapat menjaga keharmonisan hubungan baik sesama warganya ataupun terhadap alam lingkungannya. Hukum adat Baduy (termasuk didalamnya hukum pidana adat Baduy) terbukti dapat terselenggara tanpa adanya kesewenang-wenangan. seperti yang terjadi pada abad XVIII di Perancis. Jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat Baduy, sanksi adatnya telah jelas dipahami oleh masyarakat Baduy dan menerima kepastian hukum yang akan diterima sebagai konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui apakah Hukum Adat pada umumnya tidak dikodifikasi (dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem tertentu). Hal ini tidak berarti tidak ada hukum adat yang ditulis atau dibuat menjadi buku. Namun sebagian besar hukum adat itu memang tidak tertulis dan tidak pula dicatat-catat (Ferry Fathurokhman, 2010: 47).

Berikut adalah beberapa larangan terlihat pada suku Baduy:

1. Dilarang membunuh orang.

2. Dilarang memarahi orang lain

3. Dilarang menikah lebih dari satu orang

4. Dilarang makan diwaktu malam

5. Dilarang makan minum yang memabukan

6. Dilarang berduaan berlainan jenis

7. Dilarang berjinah

8. Dilarang mencuri

9. Dilarang berbohong

10. Dilarang melanggar adat

11. Dilarang meminta-minta atau mengemis

12. Dilarang menyiksa binatang, dsb. (Ahmad Yani dalam Ferry Fathurokhman, 2010: 86)

Pada dasarnya hukum Baduy tercipta untuk menjaga keseimbangan alam dan bersikap bijak dengan alam. Seperti yang terkandung dari salah satu kalimat pedoman Baduy yakni lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum merupakan salah satu perangkat penting bagi suatu Negara. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pelaksanaan hukum Adat Baduy merupakan salah satu potret suatu nasionalisme suatu masyarakat terhadap suku atau negaranya. Kepercayaan, menghormati dan mencintai hukum adalah kunci keharmonisan. Potret nasionalisme yang terwujud dari ketertiban mematuhi hukum tersebut dapat menjadi sumber kajian menilik lebih jauh pelaksanaan hukum di Indonesia saat ini.

3.1 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara yakni, diharapkan lebih bisa menerapkan nilai-nilai integritas untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan berikutnya untuk masyarakat Indonesia, diharapkan dapat lebih kooperatif dan lebih memupuk nilai-nilai nasionalisme yang mandiri untuk membangun Negeri Pertiwi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Djoewarsa. 1987. Potret Kehidupan Masyarakat Baduy. Jakarta: Jakarta Khas Studio.

Fathurokhman, Ferry. 2010. Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Semarang: Tesis tidak diterbitkan

Indrayana, Denny. 2007. Jurnal Demokrasi dan HAM: Reformasi Hukum. Jakarta: Habibie Center

Wahid, Masykur. 2010. Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten. Banjarmasin: Makalah tidak diterbitkan.

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. 16 Juni 2013 pukul 13:02

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: