ANGGARAN RUMAH TANGGA 2013-2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA DAERAH SE -INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

 

BAGIAN I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Aktif adalah Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah yang masih menuntut ilmu pada perguruan tinggi atau sederajat dan mengikuti kegiatan IMBASADI

 Pasal 2

Anggota Pasif adalah alumni Bahasa dan Sastra Daerah pada perguruan tinggi atau sederajat dan mengikuti kegiatan IMBASADI

Pasal 3

Anggota Kehormatan Adalah orang yang berjasa kepada IMBASADI yang ditetapkan oleh Pengurus IMBASADI

 

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah di Perguruan Tinggi se -Indonesia.

2. Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (1) dan yang bersangkutan mengikuti Kegiatan

IMBASADI.

 

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Masa keanggotaan berlaku seumur hidup terhitung sejak pertama kali mengikuti kegiatan

IMBASADI

2. Masa keanggotaan dinyatakan selesai apabila:

– Meninggal dunia

– Mengundurkan diri

– Diberhentikan (secara terhormat/tidak terhormat)

 

 

BAGIAN IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak Anggota adalah:

1. Mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang tidak adil atau tidak wajar dalam

kedudukan dan kewajibannya sebagai anggota IMBASADI

2. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan menggunakan fasilitas yang dimiliki

IMBASADI menurut tata cara yang berlaku.

3. Mengajukan usul, pendapat, saran atau pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pengurus

IMBASADI.

4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IMBASADI (kecuali Anggota Pasif dan Kehormatan)

5. Mencalonkan diri sebagai Presiden IMBASADI apabila telah memenuhi syarat. (kecuali

Anggota Pasif dan Kehormatan)

6. Hadir dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan IMBASADI

7. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai segala hal/ sesuatu yang berkaitan dengan

IMBASADI dari pengurus IMBASA DI

8. Memprakarsai diadakannya rapat untuk membahas sesuatu masalah yang dianggap penting

yang berkaitan dengan IMBASADI dengan persetujuan Presiden IMBASADI

9. Memprakarsai diadakannya Musyawarah Nasional luar biasa yang disetujui sekurang-

kurangnya lebih dari setengah anggota IMBASADI untuk membahas penyimpangan

AD/ART yang dilakukan oleh Presiden IMBASADI (kecuali Anggota Pasif dan Kehormatan)

Pasal 7

Kewajiban Anggota adalah:

1. Mentaati dan melaksanakan AD/ART IMBASADI serta semua ketentuan –ketentuan maupun

peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh IMBASADI.

2. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegitatan IMBASADI

3. Menjaga persatuan dan kesatuan serta kelangsungan organisasi IMBASADI.

4. Menghadiri musyawarah Nasional IMBASADI

5. Membayar Sumbangan Wajib Organisasi (kecuali anggota pasif dan anggota kehormatan)

6. Menjaga nama baik organisasi

7. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi

 

 

 

BAGIAN V

RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

Pasal 8

1. Dalam keadaan tertentu anggota IMBASADI dapat merangkap menjadi anggota organisasi

lain atas persetujuan pengurus IMBASADI

2. Pengurus inti IMBASADI tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan setingkat Pengurus

inti pada organisasi lain setingkat IMBASADI

3. Anggota IMBASADI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar IMBASADI,

harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan

ketentuan-ketentuan lainnya.

 

 

BAGIAN VI

SKORSING DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

1. Anggota dapat diskors/diberhentikan jika :

a) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketent uan-ketentuan yang telah ditetapkan

dalam IMBASADI

b) Melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi

2. Anggota yang akan diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum

tersendiri.

 

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN I

STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 10

Munas (Musyawarah Nasional ) :

1. Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Organisasi IMBASADI

2. Munas memegang kekuasaan tertinggi organisasi

3. Munas diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan IMBASADI

4. Munas merupakan musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan Perguruan Tinggi

 

Pasal 11

Kekuasaan dan wewenang Munas adalah :

1. Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar dan laporan pengawasan MPA

IMBASADI

2. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi

dan Rapat Kerja Nasional

3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Presiden yang sekaligus merangkap sebagai

formatur dan dua mide formatur

4. Menetapkan calan-calon anggota Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA)

5. Menetapkan tempat penyelenggaraan Munas berikutnya.

 

Pasal 12

Musyawarah Luar Biasa:

1. Musyawarah luar biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di IMBASADI dalam keadaan darurat setelah Munas IMBASADI

2. Musyawarah Luar Biasa memegang kekuasaan tertinggi yang sama dengan musyawarah

nasional

3. Musyawarah luar biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif MPA, dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi setengah dari jumlah anggota IMBASADI

 

Pasal 13

Peserta Munas adalah:

1. Pengurus Besar IMBASADI, Anggota IMBASADI dan anggota MPA

2. Anggota MPA, Anggota Pasif dan Terhormat merupakan peserta peninjau

 

BAGIAN II

PENGURUS BESAR

Pasal 13

1. Pengurus Besar adalah badan kepemimpinan organisasi

2. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima

jabatan dari Pengurus Besar demisioner

Pasal 14

1. Formasi Pengurus Besar sekurang -kurangnya terdiri dari Pengurus Inti

(Presidan, bendahara umum dan sekretaris )

2. Yang dapat menjadi Pengurus Besar adalah anggota aktif yang pernah mengikuti kegiatan

IMBASADI

3. Setiap personalia Pengurus Besar tidak diperbolehkan untuk menjabat lebih dari 2 (dua)

periode kepengurusan kecuali jabatan Presiden

4. Apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat

Presiden oleh sidang pleno pengurus besar

 

Pasal 15

1. Pengurus inti harus membentuk pengurus besar selambat-lambatnya 30 hari setelah serah

terima jabatan

2. Pengurus Besar baru dapat menyelenggarakan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan

Pengurus Besar demisioner

3. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Munas

4. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan IMBASADI

kepada seluruh anggota IMBASADI se -Indonesia

5. Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan, atau setidak -tidaknya 2 (dua) kali

selama periode berlangsung

6. Menyelenggarakan Munas pada akhir periode

7. Menyiapkan draft materi Munas

8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Munas

9. Dapat menskorsing, memberhentikan dan mengembalikan status anggota secara langsung

terhadap anggota/pengurus

 

BAGIAN III

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ANGGOTA

Pasal 16

1. Anggota MPA adalah anggota aktif IMBASADI atau anggota pasif dan terhormat yang

memilki kapasitas intelektual dan pengalaman organisasi sekurang –kurangnya untuk 1 (satu)

periode kepengurusan, serta tidak dipilih untuk yang kedua kalinya

2. Anggota sidang MPA terdiri dari anggota pleno Pengurus Besar IMBASADI

3. Masa jabatan MPA disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar

Pasal 17

Tugas MPA adalah:

1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan -ketentuan Munas yang dijalankan Pengurus Besar

2. Memberikan usul-usul kepada Pengurus Besar untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan-

ketetapan Organisasi baik meminta atau tidak diminta

3. Menyampaikan laporan pengawasan pada saat Munas secara lisan

Pasal 18

Tata tertib pemilihan MPA:

1. Anggota MPA ditetapkan oleh sidang pleno Pengurus Besar IMBASADI

2. Pemilihan calon-calon anggota MPA dilaksanakan setelah pemilihan Presiden IMBASADI

3. Bila kemudian ternyata calon-calon MPA dipilih sebagai Pengurus Besar IMBASADI, maka

keanggotaannya gugur dan diganti oleh pengganti yang dipilih oleh Pengurus Besar

IMBASADI

Pasal 19

Persidangan MPA :

1. Pimpinan sidang MPA dipilih oleh sidang MPA

2. Sidang MPA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali bersidang dalam satu periode

3. Koordinator MPA dipilih dari anggota MPA dan ditetapkan dalam sidang MPA

4. Sebelum Koordinator MPA terpilih, sidang MPA pertama dipimpin oleh Pengurus Besar

IMBASADI. Apabila telah melewati 1 (satu) semester Prngurus Besar belum

menyelenggarakan sidang   MPA pertama, maka MPA dapat berinisiatif mengadakan sidang

MPA pertama atas sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota MPA

Pasal 20

Tata tertib MPA

1. Tata kerja MPA diselenggarakan oleh Koordinator MPA bersama anggota MPA lainnya

2. MPA terdiri dari komisi-komisi yang disesuaikan dengan pembidangan kerja Pengurus Besar

IMBASADI

3. Masing-masing komisi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPA

 

KEUANGAN

Pasal 21

Besarnya Sumbangan Wajib organisasi ditetapkan dalam Musyawarah Nasional IMBASADI

BAB III

LAGU DAN LAMBANG

Pasal 22

Lagu wajib IMBASADI adalah Mars IMBASADI

Pasal 23

a. Lambang IMBASADI adalah buku di tengah dalam atap. Dibawah lambang tersebut terdapat

tulisan dengan tul isan IMBASADI dengan posisi mendatar.

b. Warna lambang IMBASADI adalah putih dengan warna dasar biru

c. Stempel IMBASADI sama seperti lambang IMBASADI dengan garis tengah 3 cm. Tinta

stempel IMBASADI berwarna biru.

d. Badga atau lencana disesuaikan dengan ukuran dalam perbandingan 3 dan 2.

Pasal 24

Makna lambang IMBASADI masing -masing adalah :

1. Buku melambangkan sumber ilmu dan kebudayaan.

2. Warna biru melambangkan lautan Indonesia

3. Warna putih melambangkan kesucian dalam melaksanakan tanggung jawab

4. Atap rumah yang menghadap ke dalam dan ke luar melambangkan generasi muda yang

tumbuh berkembang ke dalam dan keluar sekaligus berfungsi sebagai pelindung sumber

keilmuan dan kebudayaan.

5. Tulisan IMBASADI melambangkan identitas organisasi.

BAB IV

PERUBAHAN ART

Pasal 25

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota aktif IMBASADI

BAB V

PEMBUBARAN

Pasal 26

IMBASADI dapat dibubarkan apabila sudah tidak memungkinkan lagi menjalankan status, fungsi dan perannya sebagai organisasi Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah

Pasal 27

Keputusan pembubaran IMBASADI dilakukan sekurang -kurangnya lebih dari setengah peserta Musyawarah luar biasa

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

Setiap anggota IMBASADI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan

Pasal 29

Semua badan/instansi dan lembaga -lembaga yang menggunakan nama/atribut IMBASADI diatur dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Besar

 

Pasal 30

Setiap anggota IMBASADI harus menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi -sanksi organisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan bersama.

PENUTUP

Peraturan ini disusun menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan azas kepentingan organisasi IMBASADI namun pada akhirnya tergantung mentalitas dan komitmen organisatoris dari setiap anggota dan pengurus IMBASADI. Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap pengurus IMBASADI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus IMBASADI.

 

PERATURAN TAMBAHAN

PENJELASAN TENTANG PROSEDUR ATAU TATA CARA PENGESAHAN

PENGURUS IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA DAERAH

SE-INDONESIA

 

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus IMBASADI untuk semua tingkatan. Tata cara/prosedur pengesahan pengurus IMBASADI hendaknya diperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PENGESAHAN PENGURUS BESAR

1. Susunan Personalia disahkan berdasarkan Surat Keputusan Formatur/Ketua Umum dan Mide

Formatur Munas

2. Jumlah Pengurus Besar disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja di tingkat Pengurus

Besar

3. Setiap personalia Pengurus Besar menyatakan kesediannya menjadi pengurus dengan disertai

biodata pribadi sebagai arsip PB IMBASADI

4. Selambat-lambatnya setelah berakhirnya Munas Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur,

Munas harus sudah dapat menyusun susunan personalia pengurus, dan 15 (lima belas) hari

setelah pengurus terbentuk, Pengurus Besar Demisioner harus mengadakan serah terima

jabatan kepada Pengurus Besar yang baru

III. LAIN-LAIN

1. Pengurus baru tidak dibenarkan menjalankan kegiatan organisasi sebelum mendapatkan

pengesahan/pelantikan dan serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner

2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini ditetapkan kemudian dengan aturan

tersendiri/kebijaksanaan Pengurus Besar IMBASADI

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: